Solusi Mengatasi Polusi Udara

Emisi dari sumber bergerak, khususnya kendaraan bermotor, menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara di wilayah Jabodetabek. Sepeda motor menghasilkan beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibanding mobil pribadi bensin, mobil pribadi solar, mobil penumpang, dan bus

Kereta api, bus kota, mini bus hingga oplet, tercatat merajai jalanan di semua kota besar di Indonesia. Itu dulu. Moda angkutan umum itu melegenda. Mau ke tempat kerja, pasar,  sekolah,  perjalanan antar kota, bahkan mudik pada hari-hari besar adalah angkutan umum sebagai pilihan utama.

Maka sangat lazim dijumpai jika terminal-terminal bus dan angkutan kota termasuk wilayah yang padat lalu lintasnya. Itu yang terjadi di masa lalu. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, moda transportasi umum bergeser dengan moda transportasi pribadi. Kepemilikan dan penggunaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua bertambah dalam jumlah besar setiap tahunnya. Baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Budaya penggunakan angkutan umum mulai luntur, tertinggal. Dominasi penggunaan kendaraan pribadi merajalela. Hal tersebut menjadi budaya baru masyarakat. Data statistik mendukung fakta itu.

“Statistik menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 17 juta sepeda motor, 4,2 juta mobil penumpang, 856 ribu truk, dan 344 ribu bus di Jakarta,”ungkap Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kementerian LHK Rasio Ridho Sani  dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema “Transportasi Publik, Solusi Perangi Polusi”, Senin (18/9/2023).

Dia menambahkan, pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat sekitar 5,7 persen per tahun untuk sepeda motor dan 6,38 persen per tahun untuk mobil penumpang.

Jumlah kendaraan motor yang melaju pesat itu, selain menimbulkan problem kemacetan juga menjadi penyumbang utama polusi udara yang kian parah. Di DKI Jakarta, misalnya, kendaraan bermotor merupakan penyebab  terbesar (44%) polusi udara akut. Di bawahnya industri energi 31%, lalu manufaktur industri 10%, sektor perumahan 14%, dan komersial 1%.

Dari sisi penghasil emisi karbon monoksida (CO) terbesar, disebutkan disumbang dari sektor transportasi sebesar 96,36% atau 28.317 ton per tahun, disusul pembangkit listrik 1,76% 5.252 ton per tahun dan industri 1,25% mencapai 3.738 ton per tahun.

Adalah sepeda motor  yang tercatat sebagai penghasil pencemaran per penumpang paling tinggi dibanding mobil pribadi bensin, mobil pribadi solar, mobil penumpang, dan bus. Dengan populasi mencapai 78% (24,5 juta ) dari total kendaraan bermotor di DKI Jakarta, dengan pertumbuhan 1.046.837 sepeda  motor per tahun.

Dalam Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Agustus  2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Juga menyampaikan data tersebut. Menurutnya,  pencemaran kualitas udara ini disebabkan oleh kendaraan bermotor. Karena dari catatannya, pada 2022 ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta di antaranya sepeda motor.

Dalam catatan Polri, jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta pada 2020—2022.

 

202020212022
Mobil Penumpang3 365 4673 544 4913 766 059
Bus35 26636 33937 180
Truk679 708713 059748 395
Sepeda Motor16 141 38016 711 63817 304 447
Jumlah24 266 99625 263 07726 370 535
Sumber: Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas POLRI) Angka 2022 angka sementara

 

Laporan Menteri Siti  juga sekaligus menepis kabar bahwa dugaan polusi udara karena PLTU di Suralaya yang berdiri di Cilegon, Provinsi Banten. Sebab hasil analisis pemantauan tahun 2019 menunjukkan bahwa pergerakan pencemaran ke Selat Sunda bukan ke Jakarta.

Dari data di atas, maka saat ini, pemerintah berupaya peningkatan kualitas udara di Jabodetabek fokus pada 3 sektor yaitu transportasi, industri, dan pembangkitan listrik serta lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan mulai dari modifikasi cuaca, mewajibkan PLTU batu bara menggunakan scrubber atau pembersih polusi, pembagian jam kerja di Jakarta, mendorong penggunaan transportasi publik, hingga percepatan kendaraan listrik.

Tentu dalam pelaksanannya menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian dan juga lembaga terkait. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Perekonomian, serta pemerintah daerah.

Untuk mengurangi emisi dari sumber bergerak, langkah utama yang dilakukan salah satunya adalah pengetatan baku mutu emisi kendaraan tipe baru. “Saat ini spesifikasi di Indonesia yang dianjurkan adalah Euro 4. Kita harus ketat, terlebih teknologi juga tergantung dari jenis BBM. Beberapa negara bahkan sudah Euro 5 dan 6, kita juga akan menuju ke sana,” papar Ridho Sani.

Kemudian, langkah lainnya adalah peningkatan kualitas bahan bakar, pengetatan baku mutu emisi kendaraan tipe lama, pengujian emisi berkala, hingga perluasan dan peningkatan pelayanan transportasi publik. KLHK pun mengapresiasi sektor transportasi yang mendorong peningkatan pelayanan. Selain juga mendorong perluasan dan peningkatan sarana Non Motorized Transportation.

Sementara itu, untuk mengurangi emisi dari sumber tidak bergerak, KLHK berkomitmen untuk melakukan pengetatan baku mutu emisi industri, pengetatan persyaratan pengendalian pencemaran udara, dan penerapan real-time monitoring emisi udara terintegrasi.

Di luar itu, KLHK juga akan melakukan penguatan dan perluasan jaringan pemantauan udara real-time berdasarkan ISPU, pengetatan kualitas udara ambien, peningkatan daya dukung melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengawasan peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum.

Tindakan tegas juga pernah diterapkan dalam bentuk sanksi administratif. Salah satunya adalah di sektor industri, di mana dari 45 perusahaan yang diidentifikasi sebagai berpotensi mencemari udara, 21 di antaranya telah disegel.

“Ini adalah tindakan nyata yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga kualitas udara,” sebut Ridho.

 

10 Besar Dunia

Sadar akibat bahaya pertambahan jumlah kendaraan pribadi yang melampaui batas, telah menimbulkan banyak persoalan, terutama polusi udara yang mencemari lingkungan dan kian membahayakan kesehatan khususnya di perkotaan seperti Jabodetabek, Presiden Joko Wododo turut mengeluhkan masalah itu. Menurutnya, Jakarta selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia.

Tabel :

Kota dengan kualitas udara terburuk:

  1. Dubai (UEA) yang berada di angka 169.
  2. Johannesburg (Afrika Selatan) di angka 167.
  3. Hanoi, Vietnam di angka 156.
  4. Jakarta berada di angka 151

Senin (11/9/2023). Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.30 WIB. Dalam katagori tidak sehat. Data bisa berubah tiap hari.

Presiden pun mengungkap data, setiap hari masuk 996 ribu kendaraan ke Jakarta, oleh karenanya macet, polusi juga selalu ada di Jakarta. Oleh karena itu pula   menurutnya kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, TransJakarta, BRT, kereta bandara. Semua itu agar masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi  beralih ke transportasi massal.

Memang,  upaya mengalihkan masyarakat ke transportasi massal  tidak mudah. Sebagai contoh, penggunaan MRT yang kapasitas maksimalnya 180 ribu penumpang, saat ini rata-rata kapasitasnya baru 80 ribu penumpang.

Karena itu menjadi sangat penting digalakkan untuk mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum. Berbagai upaya dilakukan, langkah meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan memang terus dijalankan, demikian juga dengan pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol, jalan layang, underpass, serta rekayasa sosial lalu lintas.

Selain itu,  pembangunan moda transportasi melengkapi deretan moda transportasi massal yang dibangun di ibu kota dan sekitarnya setelah Moda Raya Terpadu (MRT), Kereta Rel Listrik (KRL), TransJakarta, hingga kereta bandara.

Tidak kalah gencar dilakukan  meningkatkan kinerja transportasi massal agar mudah digunakan, diminati, dan nyaman.

Langkah terbaru telah  dilakukan melalui momentum upaya meningkatkan moda transportasi Light Rail Transit (LRT) untuk transportasi massal agar diminati masyarakat. Proyek ini sudah diresmikan pada Agustus 2023 dan sah beroperasi.

Di awal beroperasi, LRT Jabodetabek ditargetkan dapat mengangkut sekitar 137.000 penumpang. Kapasitas angkut dalam satu rangkaian mampu mengangkut 1.308 penumpang dengan rangkaian 6 kereta pada setiap rangkaian  LRT Jabodetabek.

LRT Jabodetabek, sudah terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lain di Ibu kota dan sekitarnya, yakni dengan Kereta Rel Listrik (KRL), Bus Rapid Transit/Bus Raya Terpadu (BRT) dalam hal ini Transjakarta, juga JakLingko.

LRT Jabodebek akan beroperasi di 18 stasiun yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jati Mulya. Sedangkan jam operasionalnya dijadwalkan mulai pukul 05.00–23.37 WIB,

Beberapa tahun sebelumnya, proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT Fase I sepanjang 16 kilometer dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia yang memiliki 13 stasiun berikut 1 Depo. Pengoperasian Fase I resmi dimulai pada 2019.

Perlu disadari manfaat jika menggunakan angkutan massal, yaitu  dapat mengurangi tingkat kemacetan, mengurangi polusi udara–ramah lingkungan–, dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan yang sering dialami oleh pengguna kendaraan pribadi.

 

Integrasi Antarwilayah

Dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema “Transportasi Publik, Solusi Perangi Polusi”, itu pula Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tatan Rustandi menyoroti pentingnya memperhatikan wilayah sekitar Jakarta dalam perbaikan transportasi publik.

“Salah satu tugas kami adalah memastikan bahwa perbaikan transportasi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sekitarnya,” ujarnya.

Saat ini, layanan transportasi publik di Jakarta telah mencapai tingkat penggunaan sekitar 70 persen. Namun, kota-kota sekitarnya masih berada di kisaran 20–30 persen. Keterbatasan ini membuat pergerakan di wilayah Jabodetabek menjadi semakin rumit.

Untuk mengatasi tantangan ini, BPTJ telah mengembangkan berbagai program, termasuk berkolaborasi dengan pemda terkait pengembangan model layanan seperti TransJakarta, salah satunya adalah TransPakuan di Bogor.

“Intervensi pemerintah telah membuahkan hasil positif, dengan jumlah penumpang yang terus meningkat secara signifikan, dari 30 ribu menjadi 97 ribu per hari,” imbuhnya.

Meskipun ada peningkatan dalam layanan transportasi publik, penggunaan angkutan umum masih belum mencukupi. Integrasi antara berbagai mode transportasi juga menjadi kunci.

Maka dari itu, BPTJ memiliki konsep yang disebut JRC (Jakarta Region Card) yang mencakup tiga jenis integrasi: integrasi fisik, integrasi operasi, dan integrasi manajemen.

“Ini termasuk digitalisasi perencanaan perjalanan, peningkatan layanan, dan satu kartu untuk berbagai angkutan umum, yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan pelayanan dan aksesibilitas,” jelas Tatan.

 

Masalah Lama

Pendapat lainnya datang dari Sr Urban Planning, Gender and Social Inclusion Associate Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) Indonesia, Deliani Poetriayu Siregar menilai polusi udara merupakan peringatan yang jelas tentang pentingnya melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Meskipun sudah ada tindakan yang diambil, tantangan besar masih harus dihadapi untuk menciptakan udara yang lebih bersih dan sehat bagi semua penduduk kota. “Kami di ITDP dari 2013 sudah menemukan permasalahan kualitas udara Jakarta yang buruk di media-media nasional. Dan itu terus ada hingga sekarang,” tegasnya.

Menurut Deliana, menyelesaikan permasalahan di satu sektor saja, seperti di sektor transportasi, tidak dapat menjadi solusi untuk semua permasalahan buruknya kualitas udara. Diperlukan upaya menyeluruh dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Dia pun optimistis bahwa transportasi publik dapat menjadi salah satu solusi yang dibutuhkan Jakarta untuk mengurangi polusi. Hanya saja, ada berbagai hambatan yang menghalangi perkembangan transportasi publik yang lebih luas dan efektif.

“Salah satu hambatan utama bagi masyarakat adalah kenyamanan, di samping juga soal keandalan armada dan kepastian perjalanan,” jelasnya.

Selain itu, cakupan layanan transportasi publik di Jakarta, meskipun telah mencapai 80 persen pada Agustus 2022, masih di bawah ekspektasi yang diharapkan sebesar 95 persen. Informasi yang cukup dan mudah diakses juga menjadi perhatian.

“Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan lebih banyak perjalanan ke Jakarta, mengatasi masalah hunian layak dan terjangkau, serta meningkatkan kapasitas transportasi publik,” pungkas Deliani.(*)

 

 

Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari

Pos terkait

Tinggalkan Balasan