Suaramajalengka.com//Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan mekanisme bursa karbon ditargetkan mulai aktif di tahun ini. Hal tersebut berbeda dengan target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu di tahun 2024.
Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional KLHK, Wahyu Marjaka, mengatakan pemerintah memastikan mekanisme perdagangan karbon, termasuk melalui bursa karbon, bisa beroperasi secepat mungkin.
“Target waktu dari pimpinan kami menjalankan amanat dari Pak Presiden adalah tahun 2023 ini. Tetapi pemahaman kami juga tidak mudah memang, harus semua infrastruktur selesai dulu, dari regulasi kita harus sudah pastikan selesai,” ujarnya kepada wartawan di gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Selasa (24/1).
Wahyu menjelaskan, beberapa infrastruktur yang disiapkan KLHK seperti Sistem Registri Nasional (SRN) yang mengakomodasi seluruh kepentingan stakeholder, lalu fasilitas operasional perdagangan karbon seperti rumah karbon, dan lain sebagainya.
“Kalau dikaitkan dengan statement OJK bahwa 2024 mereka mungkin menghitung bahwa itu sudah siap semuanya, kan tidak mungkin OJK menjelaskan detail planning-nya kayak apa,” lanjut Wahyu.
Meski begitu, dia mengatakan pihaknya terus bersinergi semua kementerian sektoral dan OJK untuk menyamakan dan mematangkan persepsi terkait penerapan bursa karbon di tahun ini.
“Ini penting karena kalau sistem, regulasi, dan perangkat yang kita siapkan ternyata tidak match dengan apa yang dijalankan OJK, jadi komunikasi ini menjadi sangat penting dari awal terus dilakukan dulu,” ujarnya.
Adapun terkait penyelenggara operasional bursa karbon, Wahyu membeberkan belum ada keputusan apakah menggunakan bursa eksisting di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau menciptakan bursa baru.
“Saya bayangkan kelihatannya bisa kombinasi, jadi apakah nanti OJK dengan semua environment yang kita buat itu akan membentuk suatu bursa sendiri, atau sama dengan bursa yang eksisting, kita belum tahu. Saya belum memutuskan saat ini karena faktor yang harus kita hitung masih cukup banyak,” jelas dia.
Untuk sementara ini, mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan secara langsung atau bilateral antara perusahaan yang menjual SPE (Sertifikat Pengurangan Emisi) dengan yang membeli. Salah satunya di sektor pembangkit listrik yang sudah resmi dimulai.
Sebelumnya, Ketua OJK, Mahendra Siregar, mengungkapkan pihaknya siap mengaktifkan bursa karbon mulai tahun 2024. Pembahasan pun masih berlangsung termasuk menentukan penyelenggara.
“Terkait bursa karbon, sesuai keputusan dari pemerintah kita akan aktivasikan tahun 2024,” kata dia saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 2022, Rabu (21/12).
Dia menuturkan, OJK sudah menyiapkan dua opsi penyelenggara bursa karbon. Pertama melalui pasar modal PT Bursa Efek Indonesia atau IDX yang sudah eksisting, atau membentuk pasar baru khusus perdagangan karbon.
“Karena memang ada dua model di dunia ini, ada yang melekat pada pasar modalnya, tapi sebagian besar memang berbeda sehingga bisa lebih fokus,” lanjut Mahendra.
(@aher/kumparan.com)
