Penyaluran BPNT di Desa Payung Komoditi Berasnya Diduga Tidak Berlebel Premium

suaramajalengka.com – Majalengka – Sejumlah KPM penerima bantuan program bansos BPNT Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, mempertanyakan barang komoditi yang di salurkan oleh agen Brilink Toko Pepa yang biasanya menjadi penyalur program BPNT.

Pasalnya pihak Agen Brilink TokoPepa diduga menggiring warga payung untuk belanja ke warungnya, padahal saat ini menurut sebagian warga desa payung belanja bebas kemana saja sesuai edaran dari Dinsos dan Kemensos, kami juga mempertanyakan komoditi beras yang tidak berlebel Premium, selain itu pula agen Brilink toko Pepa yang diduga mengakali para KPM dengan tidak memberikan nota belanja kepada para KPM.

” Kami merupakan sejumlah KPM yang berasal dari Desa Payung, kami sangat kecewa, karena seharusnya beras yang kami terima itu berlebel premium, namun nyatanya kami hanya menerima beras yang tidak memiliki lebel yang diduga ilegal, selain itu pihak warung Pepa tidak memberikan nota belanja kepada kami selaku KPM, ” ungkap sejumlah warga.

Ditambahkan salah seorang warga yang mengaku Kartu ATMnya hilang saat itu dikumpulkan di agen Brilink toko Pepa, sehingga saat ini dirinya tidak menerima Bansos BPNT karena menurut informasi dari Pepa katanya harus di cek dulu ke BRI katanya.

” saya tidak menerima uang ataupun sembako dari Agen Brilink Toko Pepa, karena katanya kartu saya hilang, sementara tetangga saya saat ini sudah menerima uang dan sembako dari warung Pepa, saya sangat kecewa dan berharap kepada APH atau pun yang berwenang untuk segera menyikapinya, dan sebaiknya penyaluran BPNT itu oleh Kantor Pos saja biar tertib para KPM itu utuh menerima uang tunai, ” ucapnya dengan nada kecewa.

Sementara itu agen Brilink Pepa yang biasanya sebagai penyalur BPNT di Desa Payung mengatakan, bahwa warungnya walau tidak di tunjuk sebagai penyalur program bansos BPNT untuk kali ini karena menurutnya E-Warong kini sudah bubar karena diketahui untuk penyaluran program Bansos BPNT ini tunai dan boleh dilakukan dimana saja sesuai himbauan pemerintah, namun walau begitu pihaknya saat ini menyalurkan Bansos BPNT untuk 290 KPM Desa Payung untuk 1 bulan per-KPMnya.

” kami hanya menyalurkan untuk pembelanjaan 200 ribu per-KPM dan menggesek kartu ATMnya, kami menyediakan komoditi sembako telor, minyak goreng dan untuk beras bukan dari tempat saya biasa belanja, namun saat ini saya belanja beras dari Ulis Cipinang yang tadinya mau salur namun tidak jadi katanya, saya tidak menggiring warga untuk belanja di warung saya, namun menurut Ruli TKSK uang Bansos BPNT itu silahkan dibelanjakan untuk sembako, ” katanya, Minggu (19/03/2023).

Sementara itu ditempat terpisah Ruli selaku TKSK melaui sambungan telpon mengatakan, bahwa dirinya tidak mengatahui penyaluran Bansos BPNT di Desa Payung hari Minggu ini ada penyaluran bansos BPNT dengan Sembako dari agen Brilink Pepa.

” Saya tidak tahu kalau hari ini ada penyaluran Bansos BPNT untuk para KPM di Desa Payung oleh Komoditi Sembako, ” ungkapnya, Minggu (19/03/2023).

Menanggapi informasi dari warga Desa Payung, Dulmajid selaku anggota Divisi Tujuh LSM GMBI Distrik Majalengka mengatakan bahwa pihaknya berencana kembali melaporkan dugaan penyimpangan oleh agen Brilink Pepa ke Tipidkor Polres Majalengka atau ke Pihak Kejari Majalengka, seperti dulu bahwa pihaknya telah melaporkan Agen Brilink Pepa dan Brilink Pahru di Desa Pajajar ke pihak Kejari Majalengka, dan Ia pun mendapat informasi kalau saat ini bahwa Agen Brilink Toko Pepa telah menyalurkan Bansos BPNT dan PKH untuk menggosok kartu ATMnya untuk para KPM di Desa Payung, Desa Cipinang, Desa Cisetu dan Desa Teja.

” Saya selaku anggota LSM GMBI, siap melaporkan kembali Agen Brilink Pepa di Desa Payung dan Brilink Pahru di Desa Pajajar, kemudian untuk bahan pelaporan saya akan cros cek ke lapangan untuk kembali membawa bukti dugaan penyimpangan, kalau benar tidak ada penggiringan kenapa 290 KPM BPNT di Desa Payung harus belanja ke warungnya si Pepa dan menggesek kartu ATM di agen Brilink miliknya, padahal aturan pemerintah sudah berlaku.

(red)

Pos terkait