Deju : KSPN Siap Mengawal Jalannya Sidang Pleno Menjelang Kenaikan UMK Kabupaten Majalengka Tahun 2024

suaramajalengka.com // Majalengka, Diperkirakan +- 1500 Buruh dari berbagai aliansi akan siap mengawal sidang pleno menjelang akhir tahun adalah tentang penetapan Upah untuk tahun 2024

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya upah adalah urat nadi buruh. Ketika upah yang diterima buruh rendah makan tingkat kesejahteraan buruh juga akan terdampak. Seperti sudah menjadi agenda tahunan kalau penetapan upah menjadi perhatian para buruh.

Informasi yang diterima tentang adanya sidang pleno pengupahan yang membahas upah minimum kabupaten Majalengka tahun 2024 direspon oleh buruh.

Buruh Majalengka dari beberapa Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Majalengka menggugat penetapan Upah tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari kamis 23 November 2023.

Para buruh yang melakukan pengawalan Sidang Pleno penetapan Upah tahun 2024 ini berharap agar UMK di Kabupaten Majalengka memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga dapat menaikan daya beli dan perekonomian daerah juga ikut meningkat.

Adapun tuntutan para buruh pada aksi demo Jilid ke 1 diantaranya :

1.Naikan UMK 2024 sesuai KHL Sebesar 38,17% berdasarkan survei pasar yang terdiri dari 64 Item.

2.Tolak dan Cabut PP No 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan.

3.Pisahkan Dinas Ketenagakerjaan Dari Dinas UKM

PP No. 51 tahun 2023 yang mengatur formula pengupahan sangat tidak berpihak pada buruh pekerja karena berdasarkan PP tersebut UMK sudah dapat dihitung dan sangat kecil sekali nominalnya, tentu saja ini tidak sebanding dengan kebutuhan hidup layak.

Disisi lain yang sangat menentang keras tentang pengupahan adalah Kesatuan Serikat Pekerja Nasioanal ( KSPN ).

Deju Ketua KSPN mengatakan pada aksi demo jilid pertama dalam audiensi dengan bupati Majalengka juga menyampaikan ” Bahwa Majalengka harus mengeluarkan Perda Ketenagakerjaan yang menyangkut pengupahan berupa tunjangan2 yang mana hal tersebut dapat mendongkrak kesejahteraan buruh selain dari pada UMK Kabupaten”Pungkasnya.

Bupati menyetujui poin yang menjadi tuntutan buruh dan akan segera merekomendasikan bahwa Kabupaten Majalengka harus mengalami kenaikan upah yang signifikan sesuai dengan kebutuhal hidup layak kabupaten majalengka

” Pemkab Majalengka akan mengusulkan PP Nomor 51 bisa dirubah jangan dibuat kaku untuk daerah, sehingga bisa menetapkan upah yang layak sesuai kebutuhan masyarakat. Saya juga meminta Dewan Pengupahan Kabupaten supaya bisa menyampaikan potensi dan variabel yang mendukung kenaikan upah layak bagi pekerja di Majalengka dalam rapat penetapan UMK Jawa Barat, ” tutur Bupati.

Dan pada tuntutan selanjutnya karena ini kewenangan Bupati atau pemerintah kabupaten mengenai Dinas Ketenagakerjaan agar lebih efektif akan dipisahkan dengan dinas K2UKM.

Masih dikatakan Deju Ketua KSPN ” Besok wajib ada pengawalan untuk sidang pleno pengupahan membahas kenaikan UMK tahun 2024, dan penting sekali karena itu sebagai bentuk penekanan terhadap pemda maupun apindo dan pihak pihak lain ,Semoga besok aksi demo jilid ke 2 mengawal sidang pleno dewan pengupahan berjalan lancar dan dapat menguntungkan semua pihak khususnya para buruh yang ada di kabupaten majalengka”pungkasnya

KSPN = BISA

NUSANTARA = JAYA

BURUH = SEJAHTERA

media : suaramjalengka.com

dikutip :koranperdjoeangan.com

Pos terkait